Bencana selalu menimbulkan rasa pilu. Tapi yang lebih memilukan, setelah lebih dari dua bulan pasca-bencana, kondisi pilu tak juga tertangani. Negara tidak sepenuhnya hadir untuk sigap memperbaiki kondisi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian Aceh, Sumatra Utara dan Barat, pada 26 November 2025.
Situasi ini yang saya saksikan dan alami saat mengikuti misi bantuan kemanusiaan Tim Posko Jenggala, yang dikordinasi Bang Andi Sahrandi, selama lima hari, 26-31 Januari 2006. Kami tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, salah satu kawasan yang tertimpa bencana paling parah. Di desa ini Posko Jenggala membantu membersihkan rumah warga yang terbenam lumpur, agar segera bisa ditempati lagi. Juga membangun rumah contoh (permanen) untuk disumbangkan ke warga.
Hidup dikelilingi lumpur dan debu. Ibu Radiah, janda 50 tahun, warga Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, dua bulan terakhir hidup di tenda, bersama dua putrinya. Tenda darurat didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejauh satu kilo dari rumahnya. Rumahnya jenis rumah panggung, hancur terhanyut oleh arus banjir. "Siang kepanasan, menghirup debu, malam kedinginan," ucap Ibu Radiah,
Sehari-hari, Ibu Radiah hanya bisa tiduran, malam di tenda, siang di posko ronda. Kerja rutin mencari nafkah sebelum bencana, mencuci baju dan mengantar anak ke sekolah, belum berlanjut. Kegiatan ekonomi desa masih berhenti, warga umumnya masih tinggal di pengungsian, di tenda, dan sesekali menengok rumah untuk mengais barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Praktisi, ia bertahan hidup dari sumbangan, yang sesekali datang dari sejumlah relawan.
Sedikitnya 23 kepala keluarga di Desa Tanjung Karang juga mengalami nasib seperti Ibu Radiah, tinggal di tenda entah sampai kapan. Warga cuma bisa pasrah akan berpuasa dan berlebaran di tenda, di tengah pekatnya debu dan tebalnya lumpur. Sampai Desember, sebulan setelah bencana, banyak bantuan berdatangan, umumnya dari relawan masyarakat berupa beras, mi instan, atau baju.
Bantuan dari pemerintah, dikoordinir BNPB dan TNi, berupa pendirian posko pengungsi dan tenda darurat, pembersihan lumpur di jalan-jalan untuk akses masuk ke desa, cukup intensif dua minggu awal usai bencana. Namun memasuki bulan kedua, bantuan mulai menyusut. Tidak terlihat ada kegiatan masif untuk merelokasi lumpur yang masih menimbun di pinggir jalan dan rumah warga.
Sebagai protes-bisu atas abainya, kurang hadirnya, pemerintah dan politikus pada penderitaan warga. Warga Desa Tanjung Karang merasa perlu menempel poster pengumuman di batang pohon. "Bantuan Kemanusiaan Bukan dari Presiden/Menteri/DPR" ini ditempel warga Tamiang, korban banjir lumpur, dua minggu setelah bencana.
Menunggu Huntara dan Dana Tunggu Hunian. Pemerintah memang giat mendirikan Hunian Sementara (Huntara) untuk mengganti rumah warga yang rusak berat dan tak bisa lagi dihuni, sebelum mendapat rumah permanen. Itu janji yang disampaikan ke warga, namun tidak terlalu jelas, kapan direalisasikan. Dari 23 yang direncanakan, hingga awal Februari, belum satupun rumah Huntara dibangun di Desa Tanjung Karang.
Dua bulan setelah bencana menghantam tiga provinsi di Sumatra, ratusan ribu orang masih hidup di pengungsian. Sampai akhir Januari 2026, tercatat 166.579 warga masih berada tinggal di posko atau tenda pengungsian yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Banyak juga warga yang masih mengungsi di rumah kerabat, tanpa mendapatkan bantuan. Menurut data BNPB, pemerintah telah membangun hunian sementara (huntara) di beberapa daerah, namun baru terealisasi kurang dari 20 persen.
Menurut data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, per 31 Januari, total rencana pembangunan Huntara di tiga provinsi mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah selesai dan siap huni. Provinsi Aceh adalah wilayah dengan kebutuhan Huntara terbesar.
Selain Huntara, warga juga dijanjikan akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Di Provinsi Aceh, dikabarkab, dari 9.474 kepala keluarga 2.310 diantaranya telah menerima DTH. Dana yang setidaknya bisa membantu kebutuhan dasar warga terdampak selama tinggal di posko atau tenda pengungsian, sebelum menempati Huntara. Bantuan DTH diberikan senilai Rp 600.000 per-bulan per-kepala keluarga selama tiga bulan.
Menurut Ibu Aslamiah, 57 tahun, warga Desa Tanjung Karang, ia belum pernah mendapat bantuan DTH sepeserpun. Begitu juga warga lain di desanya yang rumahnya hancur, belum ada satupun yang menerima DTH atau Huntara. Ia pernah dijanjikan, tapi sampai awal Februari ini belum terealisasi. "Saya sudah mendapat rumah sementara bantuan dari warga Malaysia, jadi nggak memerlukan lagi Huntara dari pemerintah," ujarnya. Ia hanya berharap agar bisa dibantu mengeluarkan lumpur setinggi satu meter dari rumahnya.
Negara perlu hadir, bukan cuma ketika presiden hadir. Ketika kami berkunjung ke AcehTamiang situasi masih memilukan. Situasi tidak menunjukkan adanya perbaikan. Banyak rumah warga tidak bisa dihuni, endapan lumpur tebal yang mengeras masih membenami banyak rumah warga. Di Tamiang Hulu, desa Sekumur, satu kampung tersapu banjir. Desa Simpang Opak relatif "beruntung" karena didatangi rombonhan Presiden Prabowo, pada 12 Desember 2025. Di Desa Opak sudah dibangun ratusan Huntara, meskipun belum semua dihuni.
Huntara di Desa Simpang Opak, Kecamatan Karang Baru, didirikan di lapangan sepak bola, dekat dengan jalan raya, dinamai "Hunian Danantara", merujuik nama instansi yang membeayai pembangunannya. Huntara di Desa Simpang Opak berukuran panjang-lebar 4x4 mete, berbentuk blok-blok modular tanpa sekat kamar. Berdinding gipsum, berlantai keramik, dan halaman rumput sintetis. Setiap Huntara dilengkapi dua kasur dan bantal. Setiap blok memiliki satu dapur serta toilet umum.
Bagi Ibu Nurhasati, warga Desa Opak yang rumahnya hanyut disapu banjir, ia masih enggan menempati Huntara ini. Jaraknya terlalu jauh dari lahan rumahnya, sejauh 12 kilometer. Ia masih memilih tinggal di tenda dekat rumahnya, dan berharap dapat bantuan untuk membangun rumah tetap di lahan tanahnya. Selain itu, menurutnya, tinggal di kompleks Huntara juga masih banyak kerepotan, selain jarak yang jauh juga susah mendapat air. "Kami harus antri lama untuk mandi atau mendapat air, sama seperti saat di posko pengungsi," katanya.
Kondisi Aceh Tamiang, Aceh, khususnya di Desa Tanjung Karang, ground zero bencana, dua bulan setelah bencana, belum ada geliat kesigapan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu warga. Kondisi masih seperti saat mingu-minggu awal bencana. Saat kami, Tim Posko Jenggala menyambangi Desa Tanjung Karang, tidak banyak aktivitas perbaikan. Alat berat untuk membersihkan lumpur bisa dihitung jari. Kekurang-sigapan pemerintah itu di rasakan oleh warga desa. Warga secara sporadik masih mendapat bantuan dari berbagai relawan masyarakat, termasuk bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, yang disalurkan melalui jamaah masjid.
Posko Jenggala selalu hadir. Bencana Aceh, Sumatra Utara dan Barat jelas sangat membutuhkan bantuan berbagai pihak, termasuk dunia international. Namun, entah mengapa, pemerintah menolak menetapkan sebagai "bencana nasional", dan menutup bantuan dari negara luar. Padahal kondisi lapangan jelas memperlihatkan, pemerintah perlu bantuan agar bisa menjalankan tugas membantu warga.
Defisit keuangan pemerintah agaknya menjadi faktor kelambanan bantuan. Namun ironisnya, presiden Prabowo, pada saat yang sama, justru dengan leluasa membuang dana 17 triliun untuk membayar Donald Trump - Netanyahu, agar bisa masuk di Dewan Perdamaian (BoP) Gaza. Padahal dengan dana ratusan milyar (satu persen dari Dana iuran BoP), situasi porak poranda di beberapa desa terdampak bencana segera bisa diatasi dan dipulihkan. Koordinator Posko Jenggala, Andi Sahrandi, memperkirakan cukup 5 milyar bisa memulihkan satu dua desa dalam satu bulan.
Inisiatif Tim Posko Jenggala (https://posko-jenggala.org), yang rekam jejaknya sudah tercatat, hampir 30 tahun terakhir, dalam membantu warga di daerah bencana, adalah aksi nyata etos kerelawanan warga membantu warga. Di desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, dalam lima hari kunjungan, sejumlah rumah warga bisa dibersihkan untuk ditempati.
Selain itu Posko Jenggala, bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB, juga membangun rumah contoh (rumah permanen) untuk warga yang bisa direplikasi, siap dibangun di berbagai wilayah bencana. Kerja nyata Tim Posko Jenggala terus berlanjut saat saya harus balik ke Jakarta. Usai lima hari menyaksikan dan merasakan rasa pilu penderitaan warga di wilayah bencana.
