Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa lagi-lagi menolak permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggunakan uang negara.
Setelah sebelumnya menolak permintaan membangun family office menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini Purbaya tidak bersedia memenuhi usulan Luhut agar pemerintah menyuntikan dana kepada Indonesia Investment Authority (INA) Rp50 triliun per tahun jika uangnya hanya akan dibelikan obligasi atau bond.
"Anda tahu uangnya INA sebagian besar ditaruh di mana sekarang? Gue rasa sama, obligasi juga," ujarnya.
Saat berbicara dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025, Purbaya mengatakan permintaan yang disampaikan Luhut sebenarnya baik. Pasalnya jika INA bisa efektif program investasi, terutama di sektor riil juga akan berjalan dengan baik.
"Itu (suntikan Rp50 triliun) usul yang bagus kalau mereka (INA) sudah efektif menjalankan program investasi di sektor riil," ucap Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengaku pihaknya akan mengecek soal penggunaan dana di INA. Purbaya menyebut jika hanya untuk beli bond, mendingan digunakan untuk mengurangi bond-nya sendiri.
"Kayaknya masih terbatas kalau saya gak salah, tapi saya akan cek lagi. Saya gak mau kasih uang ke sana kalau uangnya dibelikan bond lagi, buat apa? Mending saya kurangi (penerbitan) bond saya," tegasnya.
Purbaya mencontohkan Danantara juga menaruh uangnya di obligasi pemerintah. Fakta tersebut diketahuinya pertama kali saat mengikuti rapat Dewan Pengawas (Dewas) Danantara pada Rabu 15 Oktober 2025.
Purbaya beranggapan menaruh uang di obligasi pemerintah bukan suatu keahlian. Namun ia memakluminya karena waktu yang rersisa di 2025 sangat singkat. Danantara pun berjanji bakal menyalurkannya ke sektor riil pada saat yang tepat.
"Nanti INA juga akan kita lihat, betul seperti itu? Kan INA harusnya mengundang investor asing, itu kan sovereign wealth fund, bukan domestik saja. Kita naruh berapa, Rp70 triliun di situ? Saya lupa, kayaknya segitu deh. Asingnya ada masuk US$2 miliar kayaknya dari Uni Emirates Arab (UEA)," tuturnya.
Purbaya memastikan pemerintah mendukung INA jika dana yang disuntikkan benar-benar digunakan untuk ekspansi. Tapi kalau masih banyak yang ditaruh di bond, pemerintah tidak akan mendukung.
"Kalau dia (INA) butuh duit beneran, ekspansi betulan, ya sudah kita dukung. Tapi kalau masih banyak uang di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Naruhnya di obligasi lagi. Nanti saya pelajari," janji Purbaya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik dana sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke Indonesia Investment Authority (INA).
"Ada satu yang saya mau bicara sama Menteri Keuangan (Purbaya), tapi saya kira beliau sudah tahu, itu adalah INA. INA ini adalah sovereign wealth fund kita," ujarnya.
Saat berbicara acara dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis 16 Oktober 2025, Luhut mengatakan dana Rp50 triliun yang disuntikkan ke INA bisa diambil dari dana di Bank Indonesia (BI) yang masih tersisa Rp491 triliun.
"Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ (INA) tiap tahun dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI) Rp491 triliun, yang Rp200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Itu angka yang sangat besar," ucap Luhut.
Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi ini mengaku mendukung langkah Purbaya mengucurkan dana segar ke sektor riil.
"Saya lihat Menteri Keuangan yang baru (Purbaya), dia mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur market dengan dia taruh Rp200 triliun di perbankan. Itu saya kira langkah yang sangat bagus," tegasnya.
Luhut menambahkan langkah Purbaya mengucurkan Rp200 triliun untuk sektor riil sudah mulai menunjukkan hasil. Meskipun diakuinya hal itu membutuhkan waktu.
"Injeksi pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan (Purbaya) ini sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil. Tentu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai, begitu digigit, pedas. Ya enggak lah, kan butuh waktu, itu suatu proses," imbuh Luhut.
Mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini menekankan Danantara dan INA bisa berjalan beriringan. Jika Danantara mengelola dividen BUMN dan berinvestasi secara mandiri, INA diharapkan bisa mendapatkan suntikan uang dari pemerintah setiap tahunnya.
Jika usulannya terwujud, Luhut yakin gerak ekonomi Indonesia bakal lebih cepat, terlebih ada target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, kita akan punya dua engine of growth yang menurut saya luar biasa. Satu, INA. Satu lagi Danantara," tegas Luhut.
Penolakan Purbaya terhadap permintaan Luhut ini adalah untuk kedua kalinya. Sebelumnya peraih gelar Doktor bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat ini menolak usulan Luhut agar menggunakan APBN untuk membangun family office.
Saat berbicara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin 13 September 2025, Purbaya menyatakan tidak melarang pembangunan family office asalkan tidak menggunakan uang negara.
"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," katanya.
Purbaya menegaskan APBN hanya akan digunakan untuk program yang tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.
"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja," ujar Purbaya.
